Ilegal Logging

Saat ini kasus pembalakan liar semakin meningkat.

Sudah saatnya dibentuk badan atau lembaga ad hoc yang khusus menangani kasus illegal logging, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi.

Berbagai bencana yang melanda negeri kita ini tidak lain karena daerah-daerah resapan air yang semakin berkurang dan hilangnya sebagian paru-paru dunia.

Hujan deras hanya beberapa jam saja telah mendatangkan bencana dimana-mana. Hampir di seluruh kota-kota di indonesia terendam banjir dan tertimbun longsor.
Bahkan di Karanganyar, Jawa Tengah, puluhan jiwa menjadi korban longsor. Demikian pula di luar Jawa. Di Padang, Sumatera Barat, juga Jambi, ribuan rumah terendam air bah, dan puluhan ribu orang harus mengungsi.

Musibah ini sudah menjadi bencana rutin bagi kita. Dari tahun ke tahun selalu terulang, di hampir seluruh wilayah. Setiap bulan Desember dan bulan-bulan berikutnya kita diharuskan ekstra waspada akan datangnya musibah, yang sebenarnya kita sendiri ikut berperan dalam terjadinya musibah itu.
Karenanya diperlukan komitmen bersama, bahwa yang diperlukan tidak hanya menolong korban pascabencana dan merehabilitasi kawasan bencana. Tetapi bagaimana komitmen kita untuk mengantisipasi agar bencana tersebut tidak terulang, atau setidaknya meminimalisir korban dan area bencana.

Di Jombang dua hari lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka`ban menyatakan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tetap saja bahwa potensi terjadinya bencana alam berupa banjir dan longsor masih cukup besar.
Menhut menambahkan, di tahun 2007 ini hampir 90 persen lahan Perum Perhutani seluas 210.000 hektare sudah ditanami pohon. Diperkirakan, tahun 2015 mendatang, hasil penanaman hutan tersebut bisa dinikmati masyarakat.

Jadi, manfaat penanaman hutan kembali itu baru bisa dirasakan masyarakat pada 2015 mendatang. Artinya, kalau pembalakan hutan selama ini menjadi penyebab utama terjadinya longsor dan banjir, maka sebelum tahun 2015 itu kita harus siap-siap menghadapi bencana alam lagi.
Mestinya, langkah pemerintah tidak hanya berbentuk gerakan penanaman kembali hutan-hutan kita. Semua itu akan sia-sia kalau pembalakan hutan secara liar dan kejahatan lingkungan terus `dibiarkan`. Kasus pembalakan liar dengan terdakwa Adelin Lis cukup membuat kita dibuat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya komitmen aparat kita untuk memberantas aksi illegal logging.

Penanganan kasus illegal logging harus memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat, karena kejahatan itu jelas telah menyengsarakan orang banyak, bahkan membuat penderitaan generasi hingga belasan tahun atau mungkin jika terus meningkat, kondisi bumipun akan memburuk.
Sudah saatnya bagi kita untuk menyadari pentingnya menjaga kelestarian hutan di bumi ini.